Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalteng Tergantung Hasil Pilkada

MEDIA BORNEO, PALANGKA RAYA – Sejak awal kemerdekaan sampai dengan era modern, setidaknya sudah tiga kali Kota Palangka Raya diusulkan menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta yang dianggap sudah tidak layak menjadi pusat pemerintahan. Mulai dari pemerintahan Soekarno, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Sampai kepada Joko Widodo menjabat sebagai presiden, pemindahan tersebut hanya sekedar wacana dan masih dalam kajian oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Menurut Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng Rahmad Nasution Hamka ketika berada di Palangka Raya beberapa waktu lalu, pihaknya sebagai wakil rakyat asal Kalteng tetap memperjuangkan pemindahan ibu kota ini agar segera terealisasi.

“Memang, provinsi lain di Kalimantan juga ada yang mengajukan wilayahnya sebagai salah satu lokasi sebagai ibu kota negara baru. Namun, paling besar peluangnya adalah Palangka Raya, karena banyak keunggulan dari wilayah lain,” katanya.

Menurutnya, tinggal menunggu keputusan politik dari pemerintah dalam hal ini presiden serta MPR-DPR untuk menetapkan Palangka Raya sebagai ibu kota negara yang baru. Lantaran, ia meyakini, Jokowi tidak ingin tergesa-gesa  dalam mengambil langkah.

“Pak Jokowi saat ini masih satu periode. Apakah pemindahan ini diumumkan pada periode selanjutnya. Yang pasti, keputusan politik ini ditunggu-tunggu.

Jika pada akhirnya Kota Cantik yang ditunjuk presiden sebagai pusat pemerintahan yang baru, kata Hamka, setidaknya pemerintah pusat bisa memberikan masukan dalam hal apa saja yang perlu dilakukan oleh pemprov, baik dari segi administrasi, teknis pembangunan, tanpa mengesampingkan warga asli yang telah lama mendiami Palangka Raya dan sekitarnya.

“Kita hanya tidak mau nasib orang asli, sama seperti Suku Betawi, ketika pembangunan pesat di Jakarta lalu tersingkirkan. Kita harapkan, pembangunan ibu kota baru, tidak mengabaikan orang asli,” tuturnya.

Sementara, salah satu Politisi Nasional, masih menjabat sebagai Sekjen PDIP, Hasto Kristianto ketika mendampingi presiden RI ke 5 Megawati Soekarno Putri mengunjungi Ibu Kota Kalteng belum lama ini mengatakan, percepatan pemindahan ibu kota negara ke Palangka Raya, juga bergantung dari hasil Pilkada Serentak 2018 di 11 kabupaten dan kota di Bumi Tambun Bungai.

Alasannya kata Hasto, PDIP menganggap, Kalteng khususnya Kota Palangka Raya merupakan wilayah yang sangat penting serta diimpikan menjadi pengganti Jakarta oleh Presiden pertama Soekarno di awal-awal kemerdekaan lalu.

“Apabila kepala daerah dari kader PDIP, maka gagasan Bung Karno tersebut dapat dipercepat persiapannya. Saling bersinergi dengan Presiden Jokowi yang juga kadet dari PDIP itu sendiri,” tutupnya. (fer)