Pengelolaan Sistem Pengkreditan Resmi Dialihkan Kepada OJK

PALANGKA RAYA – Sesuai amanat UU Nomor 21 Tahun 2011, Bank Indonesia (BI) harus mengalihkan fungsi pengaturan, pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Perkreditan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penyerahan tersebut diakhiri penandatanganan berita acara serah terima pengalihan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengaturan, pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Perkreditan di Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Berdasarkan pers rilis, Deputi Gubernur BI, Erwin Rijanto mengatakan, pengalihan fungsi telah melalui masa transisi sejak 31 Desember 2013. Ditandai dengan berjalannya pelaporan Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola BI dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola OJK secara paralel selama periode April-Desember 2017.

“Koordinasi yang sangat baik antara BI dan OJK, khususnya dalam penyempurnaan ketentuan dan pengelolaan SID serta penyusunan pengaturan dan pengembangan SLIK telah dilakukan,” ucapnya.

Dengan pengalihan ini tambah Erwin, BI resmi menghentikan operasional dan layanan SID kepada seluruh pelapor SID dan masyarakat sejak 31 Desember 2017. “Selanjutnya, SLIK yang akan diimplementasikan secara penuh mulai 1 Januari 2018,” ujarnya.

Dewan Komisioner OJK, Riswinandi menyebut, SLIK sangat penting bagi sektor jasa keuangan. Karena dapat digunakan oleh pelaku industri untuk mitigasi risiko.

“Khususnya risiko kredit sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah,” tutupnya. (fer)