Bupati, Kajari, dan Wakapolres Barito Utara Tandatangani MoU

Bupati Barito Utara Nadalsyah saat menandatangani MoU tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelanggaran Pemerintahan Daerah, Jumat (9/2/2018).

MUARA TEWEH, Mediaborneo.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama Kajaksaan Negeri dan Polres menyepakati memorandum of understanding (MOU) untuk tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelanggaran Pemerintahan Daerah.

Bentuk kesepakatan itu ditunjukan dengan penandatanganan MoU antara Bupati Nadalsyah dan Kejari Basrulnas serta Wakapolres Barito Utara Kompol Novianto Tarjono, di halaman kantor ATR/BPN, Kota Muara Teweh, Jumat (9/2/2018).

Seiring penandatangan MoU itu, maka Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

“Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas laporan atau pengaduan yang disampaikan masyarakat sesuai tata cara penanganan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah terlebih dahulu berkoordinassi dengan APIP,” sebut Bupati Nadalsyah.

Pemeriksaan oleh APIP dan aparat penegak hukum dilakukan setelah terpenuhi semua unsur laporan atau pengaduan.

Dikatakan Nadalsyah, kesepahaman bersama itu dimaksudkan sebagai kerangka dasar dalam koordinasi dan kerja sama pengawasan serta penegakan hukum tindak pidana korupsi pada Pemkab Barito Utara. (*/red)